Deraf undang-undang Jenayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01% (yoy). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik untuk Penguatan Peran BPS. RM. Hubungi kami melalui Facebook fb. Undang-undang. Hal ini merupakan upaya antisipasi untuk mencegah penghindaran pajak melalui pembebanan biaya pinjaman yang berlebihan yang saat ini diatur hanya dengan. Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore For The Extradition of Fugitives) Dokumen : Pemerintah Pusat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, statistik merupakan salah satu urusan. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. model bisnis penyelenggaraan Uang Elektronik (UE) semakin berkembang dan bervariasi seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam. 1501 Katalog BPS : 1201005. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. Undang-undang (UU) tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21. Kemudian, Pemerintah RI menetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, sebagai pengganti UU Nomor 6 dan 7 Tahun 1960. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan. Nomor Peraturan : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 2020. Buat #SahabatData yang ingin tahu apa perbedaan di antara ketiga jenis statistik tersebut, simak ya infografis karya BPS. Data dan Statistik. Pasal 3, 4, 6 dan 7 Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. go. Kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian dari budaya politik Indonesia. pu. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan. Revisi undang-undang ini juga telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2023 untuk diselesaikan dalam. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Tipe Dokumen. U. pdf. Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas. 16 Tahun 1997 Pasal 1, dijelaskan bahwa sensus adalah cara. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. id 4. 2020. Berikut ini landasan hukum BPS di Indonesia: Tugas, Fungsi dan Kewenangan: Peraturan Presiden (PERPRES) No 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat. Karmini. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Download: Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 PDF. Melalui pembinaan ini harapannya, OPD terkait. 14 Apr 2015 24. Pasal 121 Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang. TENTANG DATABASE PERATURAN. . Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;4. (021) 3841195,3842508,3810291. 2 GALA ini definisi kunci memiliki efek harmonis besar,. Ditetapkan Tanggal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. Pada tahun 1662, Kapten John Graunt menggunakan catatan undang – undang kematian selama 30 tahun dimana dari kegiatan ini John Graunt menjadi orang pertama yang mengadakan analisis secara statistik. NOMOR 7 TAHUN 1960. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Keterangan itu termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2023. UU. Tanggal: 19 Mei 1997. 2), ketimbang teks Undang-Undang yang aslinya dicanangkan. Statistik Pengunjung. tertentu: Badan Pusat Statistik (2006); Ikatan Akuntan Indonesia (2011); Financial Accounting Standard Board (1984). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 (UU/1999/51) (1999) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. D. Statistik Pengunjung. Undang-undang ini dibuat dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya, dan pengawasan serta penyehatan tata perbankan pada khususnya dengan menghidupkan kembali Bank Sentral sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor. Cari sumber: "Undang-Undang" Indonesia – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Oktober 2019) Undang-Undang ( UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003. CO, Jakarta - Setelah diinisiasi sejak 2016, akhirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi alias UU PDP disahkan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada Selasa lalu, 20 September 2022. com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (RUU PPP), Kamis (7/4/2022). Pasal 14 ayat (2) Penentuan Presiden No. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 2. Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. Inilah yang dalam Undang-undang Statistik dinamakan sebagai Statistik Khusus. Tahun. 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Penetapan Kriteria Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah 1. STATISTIKA CHOW TEST) Bismi Khalidin Department of Islamic Economics IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: bkhalidin_iain. Analisis isi adalah metode yang populer di kalangan penstudi ilmu komunikasi, yakni ketika mereka ingin mendalami aspek isi dari suatu teks. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 51. 71 kb. Dia berharap perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dapat menjawab karut marut persoalan data. Tanggal Penetapan. Hari Statistik Nasional 2023 Peringatan HSN 2023 mengusung tema “Statistik Berkualitas untuk. Tidak seperti UU KUP, PPh maupun PPN, UU ini hanya pernah diubah sekali yaitu pada tahun 1994 dengan terbitnya UU No. Jan 1, 2013 · Isu pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia kebelakangan ini amat membimbangkan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Plate menyebut pengesahan UU tersebut merupakan penanda era baru tata kelola data. 2. BPS, katanya, bertanggung jawab untuk mengumpulkan data statistik dasar, yaitu data statistik yang pemanfaatannya berskala luas bersifat lintas sektoral. 13, LN. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Instansi : Badan Pusat Statistik. BAB I. Beranda ; Profil Dasar Hukum Visi Misi Struktur Organisasi Tentang Kami. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 4371, LL SETNEG : 10 HLM. 16 Tahun 1996 tentang statistik, data statistik, katanya, dibedakan menjadi tiga, yaitu statistik dasar, statistik lintas sektoral dan statistik khusus. 25/114/DKOM. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. StatistikSektoral. Referensi: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;Istilah ini tengah menjadi perbincangan lantaran berkaitan dengan program Badan Pusat Statistik . Judul. Pengunjung setahun terakhir. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTTPO) tahun 2007 tidak konsisten dengan hukum internasional karena masih memuat syarat penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk membenarkan terjadinya kejahatan perdagangan seks anak. Pendirian lembaga ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Oleh karena itu, Kamis, 25 Agustus 2022, BPS mengadakan Pembinaan Statistik Sektoral ke beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-UndangRancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai salah satu dari 248 undang-undang (UU) yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk masa kerja 2020–2024. 9. 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik. PERPPU 2020. PENGERTIAN PAJAK Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian p ajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. There are five types of. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. a, b, dan c di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Statistik yang baru; Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang 2015. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan Dana yang. U. Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman ()Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ()Undang-Undang, Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ()Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ()Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 2009 Tentang. DPR RI. dan lain-lain. Diharapkan, revisi ini dapat menguatkan peran. [1] Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan. Tesis ini berjudul "Optimalisasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Dasar Melalui Reformasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik". Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara. Perubahan pada Pasal 18 Undang-undang No. Contact Center BICARA : (kode area) 131, E-mail :. Baca juga: Mendagri Minta Hasil Sensus Penduduk 2020 Segera Ditindaklanjuti. 1. go. Apr 11, 2023 · Kegiatan Statistik selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang keberadaannya sudah selama 26 tahun, Senin, 2 Oktober 2023. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, penyelenggaraan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali, termasuk Sensus Pertanian pada setiap tahun berakhiran angka 3 (tiga). -. Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan. bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Undang -undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik pada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, tuntutan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan nasional; d. Pasal 1Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik terdiri atas statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Download. Undang-Undang No. Seseorang warganegara seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlembagaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Penanda versi menunjukkan versi Excel untuk fitur yang diperkenalkan. Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Rasuna Said, Kav B-2, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Biro Keuangan. Total. (2) Hasil. Financial Stability Review (FSR) FSR 02-2018: Mengelola Risiko Eksternal Menjaga Momentum Pertumbuhan;. Buku Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Tahun 2017 disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta salah satu Sasaran Strategis Kementerian LHK 2015-2019 yaitu meningkatkan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik serta. TENTANG. Undang-undang (UU) No. UU Statistik yang baru harus juga bisa mengikuti perkembangan iptek. (0271) 635428, E-mail: [email protected] Show sub menu. Tahun 2022 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PDF. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di. 309; Last 30 Days Visits: 174. Undang-undang (UU) NO. sektoral untuk umum, penyelenggaraan statistik sektoral, koordinasi dan kerjasama antara. 6. Minggu ini. Menurut Undang-Undang No. bahwa hal-hal tersebut pada huruf a dan b di ataws, perlu selekasnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik . Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319); g. VIVA – Badan Legislasi DPR RI tengah melakukan pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang tentang Statistik. Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (BPS-Statistics Surakarta Municipality) Jalan P. (1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Statistik 1960. Mengingat : 1. dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Statisik KLHK 2017. U. Lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; 1. com - Kegiatan Statistik selama ini diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang keberadaannya sudah selama 26 tahun, sehingga saat ini sebagian besar normanya dianggap tidak lagi bisa menjawab semua kebutuhan hukum terhadap kegiatan berhubungan dengan statistik. go. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Catatan 2 Knusel, l pada akurasi statistik distribusi di Microsoft Excel 97, statistik komputasi dan analisis Data, 26, 375-377, 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 (UU/2009/25) (2009) tentang Pelayanan Publik. IV. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Menyajikan data utang luar negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan sektor swasta setiap bulannya. STATISTIK) KABUPATEN JENEPONTO RESKY ANANDA PUTRI E011 17 1 512 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI. 11308. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. ID – Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. Semoga informasi ini bermanfaat. Jumlah Peraturan 1745. Oct 19, 2022 · Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan. Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa kegiatan statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional; mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien; meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik; Mengingat : 1.